BOGOR.NET

BOGOR - Saat harga beras sedang melambung naik belakangan ini, jatah beras yang jadi hak warga miskin malah dikurangi Badan Urusan Logistik (Bulog). Kendati kebijakan sepihak itu sudah diberlakukan sejak Januari lalu, namun baru sekarang ini terasa. Pasalnya, untuk beras IR Medium berkualitas menengah saja masyarakat tidak mampu sudah sangat terbebani karena harus mengeluarkan kocek uang Rp 5000 per kilogram. Padahal, bila dibandingkan beras raskin masih bisa diperoleh dengan harga Rp 1600 per liter.

 

Kasi Sosial Kelurahan Bojong Kerta Kecamatan Bogor Selatan, Suburudin mengaku keberatan dengan pengurangan jatah raskin itu. Menurut dia, sebaiknya jatah raskin untuk masyarakat mampu tidak dikurangi melainkan ditambah.

Suburudin menjelaskan, jumlah penduduk kelurahan Bojong Kerta hasil sensus 2010 mencapai 9000 jiwa atau 2050 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk miskin sekitar 700 KK. Pada tahun 2009 jumlah raskin yang diterima mencapai 7,80 Ton yang diperuntukan bagi 472 KK, tetapi sejak adanya kebijakan Bulog yang menyatakan jatah raskin untuk warga miskin di seluruh kelurahan di Kota Bogor dikurangi, jumlahnya menyusut menjadi 7,20 Ton untuk 468 KK.

“Penerima raskin terbanyak berpusat di Kampung Situ Beureum yang mencapai 131 KK, kondisi itu belum termasuk hitungan hasil pendataan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang saat ini tengah berjalan. Kalau dikurangi secara otomatis banyak masyarakat yang tidak kebagian raskin,”ujarnya kepada Pakar Senin (26/7) di kantornya.
Dia menambahkan, kondisi meningkatknya jumlah penduduk miskin diwilayahnya dipengaruhi oleh arus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan krisis ekonomi yang saat ini sedang melanda.
“Khusus di kampung Situ Beureum kondisi ekonomi masyarakatnya sangat memprihatinkan, hal ini diperparah dengan tidak lagi tersedianya lahan untuk digarap karena semua tanahnya usah dijual kepada investor.

Lurah Bojong Kerta, Ayep Ruhiyat mengungkapkan, dia merasa keberatan jatah raskin dilakukan pengurangan.

“Pengurangan jatah raskin di Kota Bogor tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan. Saya yakin kalau jumlah penduduk miskin di Kota Bogor tidak menurun, tetapi justru kebalikannya,”ujarnya.
Untuk menghindari terjadinya gejolak yang timbul dari masyarakat, pihak kelurahan pun gencar melakukan sosialisasi dan upaya untuk penanganannya yakni pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi.

“Ada beberapa perusahaan yang berdiri disini, nah bagi tenaga kerja yang mendapat PHK dan masyarakat yang tidak memiliki penghasilan pihak kelurahan mendorong untuk masuk di perusahaan tersebut,” ucapnya.
Ayep mengharapkan, jika kondisi ini terus dipaksakan pemkot harus memenuhi tiga hal agar tidak

memberatkan masyarakat, yakni menurunkan harga kebutuhan pokok yang sekarang ini semakin meningkat, mendesak supaya pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya.
“Sekali lagi, jika memang kemiskinan di Kota Bogor menurun harus disampaikan dengan bukti.