BOGOR - Kinerja PD Pasar Tohaga kembali disoal. Setelah digoyang masalah pungutan liar, kini ketidakberdayaan mengatasi masalah sampah di Pasar Parung disorot.

Undukan sampah yang mulai membusuk di tiga tempat di Pasar Parung, disebabkan belum adanya tempat penampungan sementara (TPS) sampah. Hingga kini, pengelolaan sampah juga masih menyewa lahan warga. Kondisi tersebut diperparah dengan buruknya manajemen pengangkutan.

“Armada kami sangat terbatas. Untuk pembangunan TPS akan dibarengkan dengan pembangunan pasar,” kilah Kepala UPT Pasar Parung, Andri Latif, saat dikonfirmasi.

Keengganan PD Tohaga menjalin kerjasama dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Bogor menambah pelik masalah. PD Tohaga dinilai tak mau mengeluarkan kas besar untuk menjalin kerjasama.

“Kita siap kalau memang ada koordinasi. Mereka (PD Tohaga) masih berpikir mengenai retribusi,” ketus Kepala UPT Kebersihan Wilayah Parung, Purta Jaya.

Purta membeberkan, mediasi perihal kerjasama sudah pernah diwacanakan. Tapi pihak PD Tohaga masih menimbang soal retribusinya. "Retribusi itu bukan untuk kita. Nantinya masuk pendapatan asli daerah (PAD)," timpalnya.

Kritikan serupa datang dari Kades Waru, Toing Ariyanto. Ia menuding, PD Tohaga tak berdaya dalam mengelola pasar. Gunungan sampah yang kian hari terus membusuk hanya menjadi tontonan. "Untuk apa ada PD Tohaga kalau tak difungsikan. Mereka kan bertugas memanajemen pasar," timpalnya.

Dikonfirmasi, Direktur PD Tohaga, Cahya Vidiadi mengatakan, pihaknya saat ini berusaha menggiatkan pengangkutan sampah rutin untuk wilayah Pasar Parung. "Kita akan rutin giatkan dengan armada yang kita punya," terangnya.

Terkait menumpuknya sampah saat ini, Cahya mengakui jika volume sampah sejak Ramadan memang meningkat. Sehingga, pihaknya sempat kewalahan. "Armada kami memang sangat terbatas, makanya kami usahakan meminta bantuan kepada armada dari luar," lanjutnya.

Bogor - Kontainer dan truk gandengan yang biasanya masih melintas di jalan-jalan protokol di Kota Bogor, terhitung Jumat kemarin atau H-7 sampai H+7 nanti dilarang masuk. Hal ini dilakakun agar tidak terjadi kemacetan akibat kepadatan arus lalu lintas.

”Kendaraan truk gandengan, kendaraan pembawa barang, truk, dan kontainer bermuatan 30 hingga 40 ton dilarang masuk ke Kota Bogor pada H-7 dan H+7,” kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Bogor Achmad Syarief.

Hal tersebut, lanjutnya, sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat. Di dalam surat edaran tersebut dijelaskan larangan terhadap mobil tempelan, mobil gandengan, truk dan kontainer memasuki jalur utama jalan pada saat arus mudik dan arus balik lebaran berlangsung.

“Pokoknya  selama 16 hari ke depan, mobil-mobil tersebut dilarang masuk kota, seperti Jalan Pajajaran, Jalan Raya Tajur, Warung Jambu dan jalan-jalan utama lainnya,” kata Syarief, seraya menambahkan, pihaknya akan menempatkan petugas di pintu masuk Kota Bogor, seperti di Tol Jagorawi depan Baranangsiang, Jalan Raya Tajur, Jalan Raya Bogor, dan Jalan Raya Ciawi.

Syarief menambahkan, pihaknya pun telah menyiapkan berbagai hal untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas, diantaranya pengawasan dan pengendalian ruas jalan rawan kemacetan, menyiapkan jalur alternatif, penyediaan mobil derek dan service car, posko pengumpulan data lalu lintas dan posko monitoring pengaturan lampu lalu lintas.

“Kami menerjunkan ratusan personil untuk pengamanan jalur lebaran meski diprediksi jumlah penumpang angkutan lebaran tahun ini di terminal Baranangsiang akan mengalami penurunan 4 persen dari tahun sebelumnya. Kami prediksi lonjakan penumpang terjadi pada H-2 serta H-1 yakni sekitar 17.076 penumpang. Sedangkan lonjakan arus balik terjadi pada H+2 dan H+7 yakni sekitar 16.497 penumpang,” tuturnya.