KARO - Sejak Gunung Sinabung meletus, puluhan desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara ditinggalkan oleh para warganya, terutama desa-desa yang berada di sekitar gunung tersebut. Oleh karena itu, personel kepolisian pun dikerahkan untuk menjaga desa-desa tersebut.

Menurut Kepala Polres Karo AKBP Agung Prasetyoko, personel polisi yang diturunkan tersebut akan terus berjaga hingga masa pengungsian berakhir. Mereka juga melakukan patroli rutin untuk menjaga keamanan desa.

“Pengamanan akan terus dilakukan selama masa pengungsian hingga warga bisa kembali ke rumahnya. Kita mengantisipasi adanya tindakan pencurian ketika rumah warga kosong,” jelas Agung di posko utama di pendopo rumah Dinas Bupati Karo, Jalan Veteran, Kabanjahe, Selasa (31/8/2010).

Disampaikannya, sebanyak 80 personel dari Polda Sumut dan sekira 300 personel dari Polres Karo disiagakan di lokasi bencana. Ditambah dengan petugas gabungan dari TNI Komando Distrik Militer 0205 Tanah Karo, personel pengamanan ini berjumlah sekira 800 orang.

Selain disiagakan di setiap desa asal warga, personel pengamanan ini juga ditempatkan di setiap lokasi pengungsian yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Karo. Banyaknya personel yang diturunkan, tergantung jumlah warga yang berada di pengungsian tersebut.
(okezone.com)

JAKARTA - Masyarakat Malaysia mulai terpancing setelah aksi massa Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) yang melempar kotoran manusia ke Kantor Kedubes Malaysia di Jakarta.

Meski demikian, respons masyarakat Negeri Jiran itu tidak sepanas dibanding sikap sebagian masyarakat di dalam negeri.

Wakil Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia Universitas Kebangsaan Malaysia (PPI UKM) Ramdan Muhaimin mengatakan respons masyarakat Malaysia dibilang wajar dan tidak berlebihan.

“Sama seperti kasus-kasus Indonesia-Malaysia sebelumnya, setiap kali isunya semakin memanas di Jakarta, di Malaysia masih adem-adem saja. Tidak ada respons yang terlalu berlebihan,” ujar Ramdan kepada okezone, Jumat (27/8/2010).

Menurut Ramdan, pemberitaan media di Malaysia juga biasa-biasa saja, tidak di-running seperti di Indonesia. Surat kabar tidak menjadikan sentimen anti-Malaysia sebagai headline.

Ramdan menuturkan apa yang dirasakan masyarakat Malaysia berbeda dengan pemerintahnya. Karena itu, yang mengeluarkan sikap keras hanya di level pemerintah pusat dan tidak sampai ke masyarakat.

“Di sini yang hangat, ya Menteri Luar Negeri dan Perdana Menterinya, plus beberapa ormas di bawah Barisan Nasional (kelompok partai oposisi pemerintah),” ujar Ramdan.

Masyarakat Malaysia, lanjut Ramdan, secaraa umum tidak peduli dengan konflik, bahkan tidak mengetahui dan cenderung tidak ingin tahu jika ada konflik.

Kondisi ini jauh berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, di mana Pemerintah terkesan lebih barhati-hati dalam menjaga hubungan dengan Malaysia. Namun di level masyarakat, reaksi sangat keras justru disuarakan. Kantor kedubes Malaysia yang terletak di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, berkali-kali menjadi sasaran pengunjuk rasa.

Aksi yang terheboh pada 23 Agustus lalu dilakukan Bendera dengan melempar kotoran manusia ke halaman Kedubes. Tak hanya itu Bendera bahkan melakukan sweeping WN Malaysia.

Menurut mahasiswa saya Strategic & Security Analysis UKM program Analisa Keamanan dan Strategi ini pemberitaan media di Malaysia baru panas setelah aksi Bendera tersebut dan tidak terkait dengan penangkapan tujuh nelayan mereka oleh Polda Kepulauan Riau.

Bukan karena kasus DKP-nya, tapi karena simbol nasional mereka dilecehkan, yaitu Kedutaan dilempar kotoran dan bendera dibakar. Sama seperti konflik sebelumnya. Ketika isu-isu sengketa ramai di Indonesia, di Malaysia belum menjadi isu atau belum menghangat di media,” ungkapnya.
(okezone.com)

 

JAKARTA - Demonstrasi mengecam tindakan Malaysia menangkap petugas Dinas Kelautan dan Perikanan di Bintan meluas di sejumlah daerah di Indonesia. Reaksi ini juga timbul karena pemerintah dianggap lunak dalam menghadapi ulah Malaysia.

Pengamat sosial dari Universitas Indonesia, Jajang Gunawijaya menilai reaksi sebagian masyarakat Indonesia terhadap Malaysia wajar dilakukan sebagai ekspresi kekecewaan terhadap pelecehan kedaulatan Indonesia.

"Aksi demonstrasi itu bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap itikad pemerintah untuk memelihara kedaulatan negeri," kata Jajang saat dihubungi okezone, Rabu, (25/8/2010).

Jajang menambahkan pemerintah semestinya konsisten menjaga kedaulatan bangsa salah satunya dengan menempatkan pasukan militer di wilayah perbatasan. "Masyarakat melihat upaya pemerintah tidak konkret. Kalau pemerintah terus bersikap lunak, reaksi rakyat akan memuncak," pungkasnya.

Baginya, arogansi Malaysia kian menjadi bila pemerintah tetap mempertahankan gaya lama yakni diplomasi biasa. "Sekalian tempatkan saja kapal perang di perbatasan laut kita. Itu bukti nyata pemerintah menjaga kedaulatan," ujar dia.

Sementara itu, rencananya, hari ini unjuk rasa kembali digelar di depan kantor Kedutaan Besar Malaysia, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta. Demonstrasi mengecam tindakan Malaysia ini digelar oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) siang nanti pukul 13.00 WIB. (okezone.com)