Jonan: Pertamina Harus Mayoritas Saham Blok Mahakam

88
sumber gambar : esdm.go.id

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius
Jonan menegaskan bahwa PT Pertamina (Persero) harus menguasai minimal 51
persen atau menguasai mayoritas saham di Blok Mahakam, Kalimantan Timur.

“Pokoknya Pertamina harus memiliki 51 persen saham, sisanya 10 persen
untuk kepemilikan daerah. Nah untuk saham sisanya ini terserah
pengaturannya oleh Pertamina,” kata Menteri ESDM di Jakarta, Kamis.

Sesuai aturan, sebanyak 10 persen dari “Participating Interest” (PI) atau
bagian kepemilikan saham harus diserahkan kepada daerah. Jika 10 persen
dimiliki daerah dan Pertamina wajib memiliki 51 persen maka akan sisa 39
persen saham di Blok Mahakam.

Persoalan 39 persen tersebut Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada PT
Pertamina, apakah akan “share down” dengan perusahaan lain ataukah tidak.
Hal itu akan disepakati secara “business to business” (b to b).

Selain itu, Pemerintah juga meminta dua hal kepada Pertamina terkait Blok
Mahakam. Pertama “cost recovery” atau ongkos produksi tidak boleh lebih
besar dari biaya yang digunakan operator saat ini, yaitu Total E&P.

Kedua, hasil produksi migas yang dihasilkan Pertamina nantinya tidak boleh
kurang dari yang dihasilkan Total E&P saat ini. Kalaupun menurun hal
tersebut harus didiskusikan dengan pemerintah terlebih dulu guna
memberikan kepastian logis dari capaian produksi tersebut.

PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Hulu Mahakam telah ditunjuk
pemerintah menjadi pengelola wilayah kerja Blok Mahakam yang berlaku
efektif 1 Januari 2018, setelah berakhirnya masa kontrak “Production
Sharing Contract” (PSC) Mahakam dalam pengelolaan Total E&P Indonesie pada
akhir 2017.

Akhir tahun 2017, Total E&P Indonesie sepakat mengakhiri kontrak dengan
Blok Mahakam, kelanjutannya sebagai operator atau masih memiliki saham
akan didiskusikan dengan PT Pertamina secara “b to b”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here