Kemenpupr: Program Sejuta Rumah Capai 623.344 Unit

132
sumber gambar : wartaekonomi.com

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
mencatat capaian kinerja Program Satu Juta Rumah per 22 September 2017
telah mencapai 623.344 unit rumah siap huni.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin
menjelaskan lebih lanjut di Jakarta, Kamis, dari jumlah tersebut,
Kementerian PUPR telah memfasilitasi penyediaan rumah untuk masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 518.694 unit dan non MBR sebanyak
104.650 unit.

“Kalau kita bandingkan dengan realisasi 2015 saat pencanangan awal 609
ribu unit. Jadi kondisi akhir September ini sudah melampaui 2015. Kami
harapkan ke depannya bisa lebih tinggi,” kata Syarif usai konferensi pers
di Kantor Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.

Syarif menjelaskan kelangkaan kepemilikan rumah (backlog) dipengaruhi
ketersediaan (supply) lahan dan kebutuhan (demand) rumah yang tidak
sesuai.

Menurut dia, kebutuhan perumahan setiap tahun mencapai 800.000 unit,
sedangkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS), lahan yang tersedia
kurang lebih hanya mencukupi untuk membangun 400 ribu unit.

Ia memaparkan kendala dalam pelaksanaan Program Satu Juta Rumah antara
lain ketersediaan lahan sehingga harga tanah semakin mahal, perizinan yang
memerlukan waktu yang lama, panjang, dan biaya tinggi, serta terbatasnya
anggaran pemerintah untuk sektor perumahan.

Selain itu, banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak
menginginkan dengan lokasi rumah yang terbangun karena jauh dari tempat
mereka bekerja.

“Persoalannya banyak MBR kita yang kerja di kota, tapi rumah tersedia jauh
dari tempat kerja sehingga ada kecenderungan yang dibangun tidak
ditinggali,” ungkap Syarif.

Ada pun Kementerian PUPR berupaya mempercepat pembangunan perumahan dengan
berbagai strategi, seperti penyediaan perumahan melalui APBN seperti
pembangunan fisik rumah susun sewa, rumah khusus, pembangunan baru dan
peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH);

Selanjutnya, pembiayaan perumahan melalui skema bantuan pembiayaanrumah
berupa KPR bersubsidi (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi
Bantuan Uang Muka (SBUM); dukungan regulasi dan deregulasi untuk
penyederhanaan perizinan; dan penggunaan teknologi industrialisasi
perumahan.

Upaya lain yang mendorong percepatan pembangunan Satu Juta Rumah adalah
dengan kemudahan perizinan dan penguatan pasokan lahan melalui pemanfaatan
lahan milik pemerintah dan BUMN.

Ada pun Kementerian PUPR sedang menyusun Peraturan Menteri (Permen) PUPR
tentang Kemudahan Perizinan dan Pencabutan izin Pembangunan Perumahan
untuk MBR yang ditargetkan selesai akhir tahun 2017.

Permen tersebut dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam
pengesahan site plan dan penerbitan IMB bagi pengembang yang membangun
rumah MBR khususnya rumah tapak dengan luas lahan 0,5 hektare sampai lima
hektare sesuai dengan PP No.64/2016.

Bentuk kemudahan yang nantinya diperoleh dapat berupa kemudahan
persyaratan, pelayanan, serta percepatan waktu penyelesaian perizinan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here