DPR Usulkan Pembentukan Badan Khusus TKI

193
Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf (google images)

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengusulkan pembentukan badan khusus dalam rangka mengurusi berbagai permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari hulu ke hilir, yang berada langsung di bawah presiden.

“Kami mau memperkuat RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dengan pembentukan badan yang berada langsung di bawah Presiden,” kata Dede Yusuf dalam rilis di Jakarta, Rabu.

Menurut Dede, pembentukan badan tersebut adalah agar ke depannya tidak ada lagi lempar tanggung jawab antarkementerian ketika muncul permasalahan terkait TKI.

Namun, ujar politisi Partai Demokrat itu, hingga kini masih belum ada respons yang baik terkait dengan wacana usulan pembentukan badan tersebut.

“Kementerian Ketenagakerjaan meminta badan ini bertanggungjawab kepada presiden melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Kami maunya badan ini berada di bawah presiden langsung. sehingga kalau ada permasalahan TKI, Presiden langsung memanggil satu badan ini untuk diselesaikan,” ucapnya.

Ia menyatakan bahwa usulan pembentukan badan khusus TKI yang menangani permmasalahan terkait TKI tersebut mendapatkan dukungan seperti dari berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang buruh migran.

Sebagaimana diwartakan, program yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka membantu pahlawan devisa yaitu TKI perlu dilaksanakan dengan konsisten dan tidak hanya terasa gegap gempitanya di awal peluncuran program itu saja.

“Bukan hanya saat launching, tapi juga menjadi program yang harus dijalankan terus-menerus,” kata Anggota Komisi IX DPR Dewi Aryani dalam rilis yang diterima, Senin.

Politisi PDIP itu mencontohkan program yang harus dilakukan konsisten antara lain adalah Desa Migran Produktif yang merupakan desa yang dikelola sedemikian rupa oleh pemda.

Program tersebut, lanjutnya, diperuntukkan bagi TKI perempuan yang setelah kembali bisa diberdayakan agar lebih produktif di desanya.

Dia juga menginginkan pemerintah jangan hanya sekadar melarang perempuan yang sudah punya anak untuk tidak menjadi TKI tetapi harus memberikan solusi yang tepat.

“Misalnya harus ada lapangan pekerja lainnya, sebab TKI yang berangkat bukan secara tiba-tiba, mereka menjadi TKI karena masalah faktor ekonomi di mana daerahnya tidak ada lapangan pekerjaan yang menyerap dengan maksimal, dan mereka menjadi pahlawan devisa untuk negara kita,” ucapnya.

Ia juga menilai bahwa program Desa Migran Produktif bisa menjadi model percontohan nasional yang mendapatkan perhatian lebih dari pihak pemerintah pusat.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri menilai persiapan pemerintah terkait pembentukan desa migran produktif di sejumlah daerah belum optimal.

Politisi Partai Golkar itu mendukung program Desa Migran Produktif untuk segera dijalankan sehingga masyarakat dapat mengurungkan niatnya untuk bekerja di luar negeri sebagai buruh migran. (Antara)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here