ESDM Proyeksikan Indonesia Penghasil Geothermal Terbesar 2021

119
Sumber Gambar : http://detak.co

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan
Indonesia akan menjadi penghasil listrik dari tenaga panas
bumi atau geothermal terbesar di dunia pada 2021.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama
Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan proyeksi ini dapat dilihat
dengan pertumbuhan kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Panas
bumi (PLTP) yang terus mengalami kemajuan pesat dari tahun ke tahun.

“Berdasarkan hasil analisis kami kapasitas PLTP Indonesia akan mengalahkan
produsen tenaga listrik panas bumi terbesar dunia, Amerika Serikat dan
Filipina di tahun 2021,” kata Dadan melalui keterangan resmi di Jakarta,
Senin.

Ia menjelaskan, Indonesia pada 2018 akan melampaui Filipina untuk menjadi
negara pengguna energi panas bumi terbesar kedua di dunia dengan
menghasilkan listrik panas bumi sebesar 2.023,5 megawatt (MW) melalui
penambahan kapasitasi dari PLTP Sarulla (2 x 110 MW), PLTP Karaha (30 MW),
PLTP Sorik Marapi (2 x 20 MW), dan PLTP Lumut Balai (55 MW).

Berdasarkan peta jalan yang disusun, Indonesia akan menjadi negara
penghasil energi panas bumi terbesar di dunia mengalahkan Amerika Serikat
pada 2021 dengan kapasitas listrik panas bumi mencapai 3.559,5 MW.

Capaian ini dilihat karena perkembangan panas bumi di Filipina telah
mendekati cadangan yang ada dan pengembangan energi panas bumi di Amerika
Serikat tidak ada peningkatan yang signifikan akibat tidak adanya insentif
pengembangan panas bumi.

Saat ini, pemanfaatan panas bumi untuk keperluan pembangkitan listrik baru
1.698,5 MW atau sekitar 10 persen dari cadangan yang ada.

Padahal, sebanyak 331 titik lokasi potensi panas bumi yang telah menyebar
di wilayah Indonesia sangat strategis untuk investasi dan memenuhi
kebutuhan energi nasional sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN).

“Kami punya cadangan panas bumi sebesar 17.506 MW dan sumber daya sebesar
11.073 MW tapi belum dioptimalkan. Ini jadi peluang bagi para investor
sekaligus memenuhi kebutuhan energi nasional,” ungkap Dadan.

Pemerintah pun terus memberikan kemudahan kepada investor panas bumi
melalui pemberian insentif fiskal dan non fiskal. Selain itu, Kementerian
ESDM telah menerbitkan regulasi khusus mengenai panas bumi, yaitu
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
serta peraturan-peraturan teknis lainnya.

Kedua regulasi tersebut dinilai mengubah pemikiran lama bahwa pengembangan
panas bumi bisa dilakukan di kawasan hutan konservasi karena tidak lagi
dikategorikan sebagai usaha pertambangan.

Yang terbaru, pemerintah juga menerbitkan Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017
tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga
Listrik. Poin penting dari beleid tersebut adalah penyempurnaan terkait
Biaya Pokok Penyediaan (BPP).

Untuk wilayah timur, apabila BPP setempat lebih besar dari BPP Nasional
maka harga listrik panas bumi merupakan 100 persen BPP setempat sehingga
harga listrik panas bumi cukup menarik dan ekonomis untuk dikembangkan

Sedangkan untuk wilayah barat, apabila BPP Setempat lebih rendah dari BPP
Nasional maka harga listrik panas bumi ditentukan dengan mekanisme
negosiasi secara Business-to-Business antara badan usaha dan PLN.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here