Kepentingan Masyarakat Menjadi Tolok Ukur Ruu Prioritas

87
zumber gambar ;indopolitika.com

Kepentingan masyarakat perlu menjadi tolok ukur yang
penting dalam membuat suatu produk hukum perundang-undangan yang bakal
menjadi agenda Rancangan Undang-Undang prioritas yang bakal dibahas oleh
DPR RI.

“Kepentingan masyarakat harus senantiasa menjadi tolok ukur dalam
penentuan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas,” kata anggota Badan
Legislasi (Baleg) DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa dalam keterangan tertulis
yang diterima di Jakarta, Jumat.

Politisi PKB itu mengusulkan agar berbagai RUU yang berdampak luas bagi
masyarakat, layak menjadi prioritas penyusunan program legislasi nasional
(Prolegnas).

Dia juga mengingatkan bahwa berbagai masukan langsung dari masyarakat
tersebut harus ditindaklanjuti dan disusun menjadi peraturan
perundang-undangan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan urgensinya.

“Semua masukan dan aspirasi masyarakat yang sudah kita dengar, hendaknya
kita pahami dan serap dengan baik, agar maksud dan interpretasinya tidak
salah,” paparnya.

Setelah itu, ujar dia, aspirasi tersebut juga jangan hanya sekadar menjadi
catatan tetapi harus ditindaklanjuti sebagai bentuk respons dewan terhadap
masyarakat.

Neng Eem menyatakan, penentuan Prolegnas RUU Prioritas 2018 harus
dilakukan dengan sangat hati-hati karena dua tahun ke depan ini, yaitu
2018 dan 2019, merupakan tahun politik di mana seluruh elemen masyarakat
akan disibukkan dengan berbagai kegiatan politik.

Sebagaimana diwartakan, Rapat Paripurna DPR telah menyetujui perubahan
Program Legislasi Nasional prioritas tahun 2017 dan Prolegnas prioritas
2015-2017.

“Apakah perubahan Prolegnas prioritas tahun 2017 dan Prolegnas prioritas
tahun 2015-2019 dapat disetujui,” kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dalam
Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (13/9).

Setelah itu, seluruh anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna itu
menyatakan setuju lalu Hermanto mengetuk palu sebagai tanda persetujuan
perubahan Prolegnas tersebut.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Setya Novanto mengusulkan agar perencanaan
legislasi di lembaga legislatif itu tidak hanya didasarkan pada kuantitas
yakni RUU terdaftar dalam program legislasi nasional (prolegnas)
prioritas, tapi juga pada kualitas.

“DPR RI dan Pemerintah perlu mengevaluasi bentuk Prolegnas yang selama ini
masih mengutamakan kuantitas,” kata Setya Novanto pada rapat paripurna
ulang tahun ke-72 DPR RI, di Jakarta, Selasa (29/8).

Menurut Novanto, proyeksi DPR RI ke depan, hendaknya perencanaan legislasi
tidak hanya bertumpu pada kuantitas RUU yang akan dibahas, tapi juga
mempertimbangkan pendekatan kualitas.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here