KOMNAS PA: Kasus ‘Gang Rape’ Makin Marak

277
Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait (google images)

Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) mengatakan kasus gang rape di atau asus kekerasan seksual bergerombol makin marak terjadi sejak 2015.

Komnas PA menyebutkan, pada 2015 terdapat 44 kasus Geng Rape dengan 9 korban meninggal dunia, tahun 2016 ada 82 kasus Geng Rape dengan 11 korban meninggal dunia dan tahun 2017, sudah ada laporan kasus Geng Rape sebanyak 26 kasus dengan 3 korban meninggal dunia.

Menurut Ketua Komnas PA Arist Sirait sebanyak 16 persen pelaku gang rape berusia14 tahun. Pemicunya antara lain narkoba, minuman keras (miras), pornografi dan pornoaksi,” kata Ketua Komnas Sirait Arist Sirait melalui siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Rabu.

Arist juga menyoroti lemahnya penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual, apalagi, terhadap pelaku anak karena hukuman bagi mereka tidak bisa lebih dari 10 tahun.

Komnas PA mendorong majelis hakim yang menyidangkan kasus kekerasan seksual untuk menggunakan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana diatur pidana pokok bagi pelaku kekerasan seksual anak minimal 10 tahun plus kebiri dan hukuman lainnya.

Masih menurut Arist, Indonesia bak surga pedofilia saat ini, seperti pada kasus pedofilia di Bali, Jakarta dan Lombok. Kami mengimbau ibu-ibu untuk tidak mudah mengekspose foto anak karena bisa jadi bahan pelaku pedofilia. Indonesia ini masih permisif, kekerasan seksual dimaknai kalau ada penetrasi. Tapi, bagi pedofil, melihat fto anak kecil saja sudah
bisa memuaskan kebutuhan mereka, kata Arist.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak dalam menghadapi kekerasan seksual anak.

Dalam hal ini semua pihak harus saling menguatkan. Dengan demikian, tidak banyak lagi anak Indonesia yang menjadi korban kekerasan seksual.

LPSK siap bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk, Komnas PA karena LPSK bertugas memberikan layanan dan bantuan yang dibutuhkan korban kekerasan seksual, seperti bantuan medis, psikologis dan psikososial,” kata dia.

Selain itu, Semendawai juga mengingatkan aparat penegak hukum untuk bersungguh-sungguh dalam menanggapi dan menangani kasus kekerasan seksual anak.

Sebab, banyak kejadian dimana setelah melaporkan kejadian yang menimpanya, malah mereka yang merasa terintimidasi. Kondisi demikian akhirnya membuat korban kekerasan seksual menjadi takut untuk melapor.

Wakil Ketua LPSK Lili Pintauli Siregar menambahkan, untuk kasus-kasus kekerasan seksual yang pelakunya ada sangkut pautnya dengan militer atau kepolisian, sangat sulit bagi kejaksaan menaikkan kasusnya ke persidangan.

“Ada kasus dimana berkasnya bolak-balik antara polda dan kejaksaan negeri karena pelakunya adalah keluarga sendiri. Ini yang harus menjadi perhatian,” kata dia. (Antara)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here