KPK Belum Ketahui Rencana Agus Rahardjo di Laporkan

159
Sumber Gambar : BreakingNews.co.id

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengetahui soal
rencana Komisi III DPR RI yang akan melaporkan Ketua KPK Agus Rahardjo ke
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Hal tersebut berkaitan dengan pernyataan Agus Rahardjo yang akan
mempertimbangkan menggunakan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi kepada Pansus Hak Angket KPK karena menghambat proses
penyidikan KPK menangani kasus-kasus besar.

“Saya tidak tahu persis yang dipersoalkan apa terkait dengan rencana
tersebut,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Menurut Febri, jika yang disampaikan Pasal 21 tentang “obstruction of
justice”, pihaknya saat ini belum melakukan proses terkait hal tersebut.

“Jadi belum bicara siapa yang melakukan “obstruction of justice” dan
prosesnya sejauh mana. Tentu saja Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang menjadi patokan kami,” ucap Febri.

Sebagai contoh, kata Febri, KPK sudah menetapkan satu orang sebagai
tersangka menggunakan Pasal 21 tersebut karena merintangi proses
penyidikan kasus KTP-elektronik (KTP-e), yaitu anggota DPR RI Markus Nari
(MN).

“Jadi sudah ada satu orang yang diduga mencegah, merintangi, dan
menggagalkan penyidikan korupsi KTP-e, tersangkanya adalah MN anggota DPR.
Saya kira kami fokus dulu ke sana,” tuturnya.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi atau
menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan
dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana
maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.

Sebelumnya, KPK mempertimbangkan menggunakan pasal “obstruction of
justice” terhadap Pansus Hak Angket KPK karena menghambat proses
penyidikan KPK menangani kasus-kasus besar.

“Kami juga sudah mempertimbangkan kalau begini terus, ini yang namanya
“obstruction of justice” kan bisa kami terapkan karena kami sedang
menangani kasus yang besar kemudian selalu dihambat,” kata Ketua KPK Agus
Rahardjo di gedung KPK, Jakarta, Kamis (31/8).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here