KSPI: Iuran Bpjs Belum Penuhi Harga Keekonomian

158
Sumber Gambar : newsth.com

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said
Iqbal mengatakan besaran iuran BPJS Kesehatan yang ditetapkan pemerintah
belum memenuhi harga keekonomian yang dibutuhkan program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Akibatnya dana yang dikumpulkan BPJS Kesehatan dari iuran peserta tidak
cukup membayar klaim kepada fasilitas kesehatan (faskes),” ujar Said Iqbal
dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan setiap tahun program JKN-KIS mengalami defisit sekitar Rp6,7
triliun. Ujungnya, pelayanan faskes kurang memuaskan peserta. RS swasta
pun berpikir ulang menjadi mitra BPJS Kesehatan karena besaran tarif belum
sesuai.

“Pemerintah tidak memberikan subsidi kepada rumah sakit swasta yang
melayani peserta JKN-KIS,” ujar dia.

Padahal, subsidi itu penting guna mendorong RS swasta memberikan pelayanan
terbaik bagi peserta JKN-KIS. Selama ini subsidi hanya dinikmati RS milik
pemerintah meliputi subsidi obat-obatan, SDM dan peralatan kesehatan.

“Amanat Pasal 171 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan belum
dilaksanakan pemerintah. Jika jumlah APBN tahun ini sekitar Rp2 ribu
triliun, mengacu ketentuan tersebut anggaran kesehatan mestinya sekira Rp
100 triliun,” ujar dia.

Sebagian anggaran itu bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan program
JKN-KIS dan segala penunjangnya.

Selain itu, UU SJSN dan UU BPJS mengatur ada 9 prinsip penyelenggaraan
sistem jaminan sosial nasional (SJSN) salah satunya gotong-royong.

Sebagai bagian dari SJSN, pelaksanaan JKN-KIS harus menjalankan bermacam
prinsip tersebut, sayangnya selama ini belum berjalan sesuai harapan.

Asas gotong-royong menurut Iqbal belum berjalan baik dalam program
JKN-KIS, karena banyak peserta yang berkemampuan ekonomi tinggi dan
berpenyakit berat memanfaatkan program JKN-KIS. Padahal biaya kesehatan
yang dibutuhkan untuk penyakit berat itu sangat besar dan tingkat
kepatuhan membayar iuran peserta mandiri sangat rendah.

Selain itu, ia mengatakan pemerintah sebaiknya menaikan anggaran
kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan program JKN-KIS. Dengan begitu
diharapkan pelayanan JKN-KIS akan lebih baik sehingga mendorong masyarakat
mendaftarkan diri menjadi peserta.

Pemerintah juga perlu menerbitkan kebijakan yang mewajibkan seluruh RS
swasta untuk bermitra dengan BPJS Kesehatan.

RS swasta harus diwajibkan menjadi provider BPJS Kesehatan. Kalau RS
swasta tidak mau menjalankan kebijakan itu pemerintah harus berani
mencabut izinnya, pungkas dia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here