MA: Tidak Ada Toleransi Terhadap Penyimpangan Hakim

125
sumber gambar : legaleraindonesia.com

Mahkamah Agung (MA) melalui Kepala Biro Hukum dan Humas Abdullah
menegaskan pihaknya tidak akan memberikan toleransi kepada
seluruh aparat peradilan yang melakukan penyimpangan perilaku, baik dalam
tahap etika maupun tindak pidana.

“Tidak ada toleransi, MA nyatakan dengan tegas apabila ada aparat yang
tertangkap tangan (OTT) KPK maka akan dijatuhi sanksi pada hari itu juga,”
kata Abdullah di Gedung MA Jakarta, Jumat.

Abdullah mengatakan hal tersebut dalam menanggapi penangkapan seorang
panitera pengganti dengan inisial HK, kemudian Hakim Karir inisial SR, dan
Hakim Ad-Hoc berinisial HA Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN
Tipikor) di Bengkulu pada Rabu (6/9) malam.

Adapun sanksi yang diberikan oleh MA kepada ketiga oknum tersebut adalah
pemberhentian sementara.

Selanjutnya MA juga menonaktifkan sementara Ketua PN Bengkulu, yang
diminta MA untuk turut bertanggung jawab atas perilaku bawahannya.

“Pimpinan PN Bengkulu diperiksa, apakah pembinaan yang dilakukan selama
ini sudah dijalankan atau belum,” katanya, menegaskan.

Kendati demikian Abdullah menegaskan bahwa dinonaktifkannya Ketua PN
Bengkulu untuk sementara waktu tidak berarti terlibat dalam kasus
tersebut.

“Ketua PN Bengkulu diamankan supaya dalam proses penyidikan tidak ada
pihak yang mempengaruhi, tindakan ini termasuk dalam pencegahan,”
tuturnya.

Bila pemeriksaan terhadap Ketua PN Bengkulu membuktikan tidak ada indikasi
keterlibatan, maka MA akan segera mengembalikan jabatan dan mengembalikan
nama baiknya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here