Pansus Kritis Keberadaan Penyidik Independen KPK

115
http://www.bacaberita.com

Panitia Khusus Hak Angket DPR terkait Tugas dan Kewenangan
KPK mengkritisi keberadaan penyidik independen di dalam institusi
tersebut, karena dalam konstitusi hanya dikenal penyidik dari Polri dan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil, kata Wakil Ketua Pansus Masinton Pasaribu.

“Penyidik KPK bukan penyidik independen, dalam UU tidak ada penyidik
independen dan penyidik senior,” kata Masinton usai Rapat Dengar Pendapat
Umum dengan Ikatan Hakim Indonesia, Ikatan Jaksa Indonesia, serta Ikatan
Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia di Gedung Nusantara, Jakarta,
Senin.

Dia menilai istilah penyidik independen dan senior di KPK hanya “bumbu” di
dalam institusi pemberantasan korupsi tersebut.

Masinton mengatakan Pansus mengundang ketiga organisasi itu ingin meminta
masukan agar penegakan hukum bisa benar-benar terintegrasi dalam sistem
peradilan pidana atau “criminal justice system”.

“Semua ingin agar penegakan hukum terintegrasi dan tidak ada lembaga yang
merasa super dengan tugas, pokok, dan fungsinya masing-masing, baik di
Polri, Kejaksaan, KPK dan lembaga peradilan,” ujarnya.

Dalam RDPU itu, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Suhadi mempersoalkan
kewenangan penyidik independen di KPK karena berdasarkan Undang-undang
nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, disebutkan bahwa penyidik dan penuntut
umum itu adalah yang definitif diangkat komisi antikorupsi.

Namun menurut dia, dalam perkembangan lebih lanjut timbul istilah penyidik
independen KPK, hal itu menjadi masalah dalam proses peradilan karena
Hakim berbeda pendapat

“Dalam proses peradilan ada yang menyatakan bahwa penyidik yang dilakukan
independen ini tidak sah,” ujarnya.

Karena itu dia nilai apabila nanti dilakukan revisi UU KPK, persoalan itu
harus menjadi perhatian.

Wakil Ketua Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia Brigjen Pol
(Purn) Susno Adhi Winoto menilai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa penyidik berasal dan Kepolisian dan
Penyidik PNS.

Dia menjelaskan ketika KPK terbentuk Polri mengirim penyidiknya dan dalam
UU KPK menyatakan bahwa penyelidik, penyidik dan penuntut di KPK harus
diangkat dari Polri dan Kejaksaan.

“Ketika penyidik bukan dari Polri maka berasal dari apa, karena di KUHAP
dijelaskan harus dari Polri dan PPNS,”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here