Prasetyo Perintahkan Kasus Gardu Induk Ditindaklanjuti

364
Gardu Induk (google images)

Jaksa Agung HM Prasetyo memerintahkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI untuk segera menindaklanjuti dugaan korupsi pembangunan gardu induk setelah setahun mengambang setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan praperadilan Dahlan Iskan.

“Gardu induk, saya sudah perintahkan untuk ditindaklanjuti. Dahlan sakit terus, dia bentuk opini sendiri yang paling jujur. Kalian percaya mungkin,” katanya di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan kejaksaan dalam menyidik kasus itu tidak ada motivasi apapun selain untuk menyelamatkan keuangan negara. “Untuk kasus itu, sudah ada 15 tersangka yang dihukum,” katanya.

Kendati demikian, ia memberi sinyal jika kasus itu bisa saja diambil oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus).

“Waktu itu ada indikasi tidak hanya di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, tapi di Sumatera. Maka itu ada ada pertimbangan supaya bisa menjangkau seluruhnya, diambil alih JAM Pidsus. Kita lihat nanti lagi,” katanya.

Dalam kasus itu sebanyak 15 orang terdakwa telah divonis bersalah oleh pengadilan.

Mereka di antaranya, Pelasana Kontruksi Jaringan Jawa Bali (JJB) IV Region Jawa Barat, Fauzan Yunaz, Syaifoel Arief selaku Manajer Unit Pelaksana Kontruksi (UPK) Jaringan Jawa Bali (JJB) IV Region DKI Jakarta dan Baten, I Nyoman Sardjana selaku Manajer Konstruksi dan Operasional Pikitring Jawa Bali, Nusa Tenggara.

Totot Fregantanto selaku Pegawai PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (Pikitring) Jawa Bali, Yushan selaku Asisten Engineer Teknik Elektrikal di UPK JJB 2 PT PLN (Persero), Ahmad Yendra Satriana selaku Deputi Manajer Akuntansi Pikitring Jawa Bali Nusa Tenggara PT PLN (Persero).

Yuyus Rusyadi Sastra selaku pegawai PLN (Persero) Pikitring Jawa Bali, Endy Purwanto selaku pegawai PT PLN (Persero) Pikitring Jawa Bali, dan Arief Susilo Hadi selaku pegawai PT PLN Proring Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

Mereka selaku panitia pemeriksa barang hasil pekerjaan pada pembangunan gardu induk 150 KV Jatirangon II dan Jatiluhur Baru PT PLN (Persero).

Mereka dijerat Pasal 2 Ayat (1) jucnto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, mereka juga dijerat Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  (Antara)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here