DISHUB Dukung Inisiasi Perda Kelas Jalan Bogor

577
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Eddy Wardani (google image)

Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendukung langkah DPRD setempat dalam menginisiasi Peraturan Daerah (Perda) Kelas Jalan untuk meminimalisasi kerusakan permukaan aspal atau beton akibat kendaraan yang melampaui kapasitas.

“Inikan hak inisiatif dewan, malah memang harusnya begitu pusat juga punya timbangan yang akan diberlakukan lagi,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Eddy Wardani di Cibinong, Selasa.

Menurutnya Perda Kelas Jalan akan memudahkan Dishub dalam melakukan penertiban angkutan yang melanggar aturan kapasitas daya tahan jalan terhadap beban atau tonase kendaraan yang melintas.

Salah satunya untuk pembuatan rambu peringatan terhadap kendaraan kapasitas berat dengan tonase lebih dari 8 ton yang cukup intens melakukan lalu lintas di jalan Kabupaten Bogor khususnya jalur wilayah pertambangan.

Ia menjelaskan, kapasitas daya tahan beban jalan dan kualitas jalan dibedakan menjadi Jalan Tol dengan kualitas paling tinggi saat ini, lalu jalan nasional, provinsi, kabupaten atau kota dan jalan desa.

Untuk jalan nasional dapat menahan beban kendaraan sebanyak 25 ton sampai 60 ton yang jika dilalui kendaraan berkapasitas 80 ton maka akan merusak badan jalan.

“Apalagi jalan Kabupaten, maka kita tunggu Perda kelas jalan itu bila perlu kita kasih portal kalau tonasenya lebih suruh turunin dulu barangnya,” tegasnya.

Eddy juga menambahkan kondisi kerusakkan jalan bisa lebih berisiko ketika kendaraan dengan tonase berat berhenti di badan jalan.

Oleh Sebab itu pihaknya akan melakukan tindakkan tegas terhadap pengendara yang melanggar dengan menderek mobil tersebut ke kantornya.

Diketahui, sebelumnya Ketua Komisi III Wawan Haikal pada Minggu (5/5) menyatakan tengah melakukan inisiatif untuk merancang Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan jalan.

Dalam rancangan tersebut, di fokuskan pada poin-poin pemerataan infrastruktur jalan dimulai dari tingkat desa hingga kabupaten menyangkut pembagian kewenangan pengelolaan jalan desa dan klasifikasi jalan berdasarkan tonase.

Menurutnya anggaran pemerataan infrastruktur jalan serta perawatannya tidak perlu disamakan disemua jalur karena perlu melihat kondisi alam yang ada di daerah tersebut serta intensitas dan kapasitas volume kendaraan yang perlu dikaji oleh ahli bidang tersebut.  (Antara)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here