Sikap Pemkot Bogor Terkait Penolakan Pembangunan Masjid

232
Sumber Gambar : lensaislam.com

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menyebutkan, upaya untuk
memediasi dan memfasilitasi penolakan warga terhadap pembangunan Masjid
Imam Ahmad Bin Hambal (MIAH) sudah dilakukan sebelum adanya gejolak
dinamika sosial yang timbul di masyarakat seperti saat ini.

“Pemerintah Kota sudah berupaya memfasilitasi tepat waktu, sudah
berkali-kali kita fasilitasi di Balai Kota, bahkan Muspida juga turun ke
lapangan ke lokasi, soan (bersilaturahmi) di sana (masjid), tapi
penyelesaian belum juga juga,” kata Bima saat ditemui Antara, Selasa
petang.

Menurutnya, secara teknis persyaratan untuk mendirikan masjid sudah
dipenuhi, kemudian tahun lalu Pemerintah Kota Bogor mengeluarkan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) Masjid Imam Ahmad bin Hambal.

Sejak IMB diterbitkan, pada perkembangannya ada dinamika sosial di sekitar
masjid terkait anggapan warga masjid tersebut eksklusif, dan terdapat pula
isu-isu lain terkait keyakinan yang tidak sesuai dengan mayoritas
keyakinan warga sekitar.

“Oleh karena itu warga menyatakan keberatan,” kata Bima.

Walau sudah difasilitasi, aksi penolakan warga terjadi secara masif,
Pemerintah Kota Bogor, lanjut Bima, mengambil langkah untuk mengembalikan
semua berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang IMB yang mengatur
tentang izin tersebut bisa dibekukan atau dicabut.

“Tapi alasannya ada dua yakni secara teknis dan gejolak sosial di warga
yakni keresahan,” kata Bima.

Oleh karena itu, lanjut Bima, Pemerintah Kota Bogor mengambil keputusan
untuk membekukan sementara IMB, karena ada gejolak di masyarakat. Sampai
dimaksimalkan, mengupayakan solusi untuk semua.

“Yang kita (Pemkot) tawarkan, setelah berkonsultasi dengan ulama terutama
MUI, masjid tetap boleh berdiri tapi harus terbuka tidak boleh eksklusif
dan tidak boleh tertutup, supaya bisa menjadi masjid yang dapat dikelola
oleh warga. Itu persyaratan dari kami (pemerintah),” kata Bima.

Bima berharap dalam proses pembekuan sementara ini bisa dicapai
kesepakatan tersebut yang mengarah pada mengakomodir aspirasi warga untuk
menepis isu-isu ekslusif dan isu-isu lainnya.

Menurut Bima, untuk membekukan IMB membutuhkan proses, sedikitnya ada
empat tahapan yang harus dilalui yakni diawali dengan surat dari warga,
lalu wali kota membentuk tim, langkah berikutnya melakukan pengecekan ke
lapangan.

“Langkah keempat melakukan kroscek serta mengkonfirmasi kepada pemegang
izin. Kita semua tahapan ini sudah terlaksana baru bisa dibekukan,” kata
Bima.

Pemerintah Kota Bogor mengakomodir aspirasi ribuan warga yang datang
melakukan aksi damai ke Balai Kota terkait penolakan pembangunan Masjid
Imam Ahmad bin Hambal yang terletak di Jl Ahmad syam, Kecamatan Bogor
Utara.

Wali Kota dan unsur Muspida menerima langsung kedatangan ribuan warga di
halaman Balai Kota, lalu dan mendengar aspirasi yang disampaikan oleh
perwakilan massa di ruang balai kota

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here